Undang-undang Dasar (UUD)

  1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (lihat)
  2. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen (lihat)

Undang-undang (UU)

  1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lihat);
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (lihat);
  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (lihat).

Peraturan Pemerintah (PP)

  1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (lihat);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (lihat);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (lihat);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (lihat);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (lihat);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (lihat);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (lihat).

Peraturan Presiden (Perpres)

  1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (lihat).

Peraturan Menteri Pendidikan

  1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (lihat);
  2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (lihat);
  3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah (lihat);
  4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (lihat).

Peraturan Menteri Agama (PMA)

  1. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan (lihat);
  2. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan (lihat);
  3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan (lihat)
  4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi pada Perguruan Tinggi Keagamaan (lihat);
  5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta (lihat).

Keputusan Menteri Agama (KMA)

  1. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 248 Tahun 2020 tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Subulussalam (lihat);
  2. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 287 Tahun 2020 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Program Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) pada Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Subulussalam (lihat);
  3. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 288 Tahun 2020 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Program Sarjana Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) pada Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Subulussalam (lihat).

Keputusan Direktur Jenderal

  1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (lihat);
  2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4962 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (lihat);
  3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 706 Tahun 2018 tentang Panduan Pengembangan Kurikulum Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (lihat);
  4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2500 Tahun 2018 tentang Standar Kompeternsi Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Jenjang Sarjana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Fakultas Agama Islam pada Perguruan Tinggi (lihat);
  5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (lihat);
  6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7290 Tahun 2020 tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam Kurikulum Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (lihat);
  7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 637 Tahun 2022 tentang Panduan Kerja Sama Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (lihat);
  8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1471 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (lihat);
  9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 533 Tahun 2023 tentang Kuliah Kerja Nyata Moderasi Beragama Tahun 2023 (lihat).